Jabarekspres – Anggaran alokasi dana sebesar Rp 20 Miliar untuk penanganan alokasi kebencanaan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemda) Jabar menuai polemik di tengah masyarakat. Terlebih jelang akhir tahun ini, Provinsi Jawa Barat banyak ditimpa bencana diberbagai daerah.
Menanggapi hal ini, Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi mengatakan, anggaran kebencanaan biasanya dana dialokasikan dengan berbagai asumsi dan prediksi.
Asumsi ini mengacu pada potensi tingkat kerawanan bencana yang biasanya sudah di mitigas dan petakan sebelumnya.
Jika anggaran alokasi dana untuk bencana sebesar Rp 20 Miliar, nilai tersebut dirasakan sangat kecil dan tidak berbanding lurus dengan anggaran lainnya yang menelan dana ratusan miliar.
“Ini menunjukan sans of responsibility pemerintah sangat kurang,” ucap Acuviarta saat dihubungi, Selasa (20/12).
“Hal itu berkaitan dengan inkonsistensi bahwa kita perlu menyiapkan anggaran bencana yang sudah kita prediksi sejak awal, anggarannya kan ada Biaya Tidak Terduga (BTT),” imbuhnya.
Selain itu, dia pun menilai minimnya anggaran penanganan kebencanaan akibat dari respon pemerintah yang lambat. Padahal, sejak awal sudah sama-sama diprediksi terkait kebencanaan di Jabar.
“Kan sudah memprediksi bebebrapa hal. Akibat kebencanaan besar, kondisi cuaca harus nya BTT itu disiapkan. Nah menurut saya itu penting,” hematnya.
Dia mengatakan, melihat konsusi seperti ini anggaran dari APBD yang tidak prioritas. Sehingga nantinya perlu direspon kembali oleh Pemda dan DPRD Jabar pada belanja perubahan.
Kondisi ini saya lihat banyak anggaran tidak prioritas. Kita lihat nanti responnya dibelanja perubahan. Nah tidak ada respon memang perhatian pemerintah kurang,” kata dia.
Kendati demikian, ekonomi Unpas itu pun menyarankan Pemda Jabar untuk menghentikan belanja angggaran yang setidaknya tidak diprioritaskan. Sehingga bisa dialihkan untuk pos yang dirasa penting.
“Saya kira harus disudahi belanja anggaran yang sesuai hobi dan selera pimpinan daerah,” Acuviarta menandasi.
Sebelumnya, Fraksi PKS dalam Sidang Paripurna dengan agenda laporan reses menyampaikan permasalahan anggaran bantuan kebencanaan untuk Pemkab Cianjur yang dirasakan kurang.
Pemprov Jabar waktu itu hanya memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 20 Miliar untuk penanganan bencana di Pemkab Cianjur.